:strip_icc()/kly-media-production/medias/6204300/original/001234600_1779083158-WhatsApp_Image_2026-05-18_at_12.10.33.jpeg)
Meski demikian, Tito menegaskan kewaspadaan tetap diperlukan, terutama memasuki Mei 2026. Pemerintah daerah diminta aktif memantau perkembangan harga barang dan jasa di wilayah masing-masing, termasuk dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap biaya distribusi dan transportasi.
Dia menjelaskan, sektor transportasi menjadi penyumbang inflasi bulanan tertinggi pada periode ini. Sementara kelompok makanan, minuman, dan tembakau relatif stabil sehingga membantu menjaga tekanan inflasi tetap terkendali.
Tito juga memberi perhatian khusus kepada daerah dengan tingkat inflasi di atas target, seperti Papua Barat dan Aceh. Dia meminta persoalan distribusi pangan segera dibenahi, terutama untuk komoditas cabai merah yang masih memicu kenaikan harga di sejumlah wilayah.
“Sekali lagi kita amati betul dampak dari kenaikan barang dan jasa di daerah masing-masing, terutama akibat kenaikan harga minyak global serta fluktuasi kurs mata uang,” kata Tito.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM Elin Herlina, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa, serta Plt Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah.
Selain itu, rapat juga diikuti secara daring oleh perwakilan BPJPH, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kejaksaan Agung, Satgas Pangan Polri, Mabes TNI, dan Perum Bulog.